Ketersediaan ruang-ruang partisipasi memungkinkan masyarakat masuk dalam urusan publik yang menyangkut kepentingannya. Penerapan perencanaan dan penganggaran partisipatif di daerah merupakan satu alternatif untuk mewujudkan cita-cita good governance dan keluar dari kerengkeng dominasi elite dan penguasa yang membatasi praktek-praktek transparansi dan akuntabilitas. melalui penerapan perencanaan dan penganggaran partisipatif ini akan terwujud pemerintah yang membuka diri pada keterlibatan masyarakat, akses informasi, dan berdasar pada kebutuhan riil masyarakat.rnNilai-nilai good governance akan tercermin dari pendekatan pembangunan dengan meletakkan rakyat sebagai sumber kedaulatan penyelenggaraan negara sekaligus sebagai pengawas dari penyelenggara negara. Good governance mensyaratkan adanya ruang bagi masyarakat, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas publik. Dengan adanya keterbukaan kontrol sosial dan kontrol politik terhadap penyelenggaraan pemerintah akan lebih terjamin. Ruang bagi keterlibatan masyarakat ini menjadi bangunan komunikasi bagi masyarakat dengan penyelenggara negara dalam proses pembangunan. Dengan adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dengan rakyat maka good governance akan lebih terbuka untuk diwujudkan. Tanpa adanya partisipasi msayarakat maka perencanaan dan penganggaran daerah hanya akan bias pada kepentinan elite dan tidak peka pada kepentingan masyarakat.rnBuku ini bisa dijadikan sebagai salah satu sumber informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat untk berpartisispasi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.