Peluncuran Hasil Inkuiri Nasional Komnas HAM

Kebutuhan mendesak Masyarakat Hukum Adat (MHA) saat ini adalah pemenuhan hak-hak (MHA) dan pengakuan terhadap wilayahnya terutama kawasan hutan. Kebutuhan tersebut perlu segera dipenuhi disebabkan kecenderungan adanya dan berulangnya pelanggaran terhadap hak-hak dan pengabaian pengakuan wilayah MHA. Pelanggaran hak-hak MHA terutama muncul seiring dengan tiadanya pengakuan eksistensi dan wilayah MHA yang disertai dengan konflik.

Gagasan Inkuiri Nasional (National Inquiry) merupakan terobosan metodologi untuk mendekati persoalan. Disebut terobosan karena Inkuiri Nasional dilakukan: 

  1. untuk penyelesaian kasus, pendidikan publik, pencegahan berulangnya kasus dan pemulihan korban,
  2. dalam prosesnya, mendengarkan kesaksian, pengalaman dan kebutuhan perlindungan korban, dan
  3. dengan melibatkan masyarakat, saksi, institusi, peneliti, pendidik dan ahli kebijakan secara transparan. Melalui Inkuiri Nasional, Komnas HAM melaksanakan 4 fungsi pokok sekaligus yaitu: pemantauan, penelitian dan pengkajian, medias, dan pendidikan.

Inkuiri Nasional melewati proses yang panjang dengan serangkaian kegiatan. Secara umum, diawali dengan riset 40 kasus MHA di Indonesia; Dengar Kesaksian Umum di 7 region (dilaksanakan di Medan, Rangkasbitung, Pontianak, Mataram, Palu, Ambon dan Abepura); Perumusan rekomendasi perbaikan kebijakan; sampai dengan dokumentasi tuturan hasil riset (buku, buku kecil, policy brief dan working paper). Empat buku yang diterbitkan berjudul:

  1. Laporan Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia;
  2. Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan;
  3. Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan; dan
  4. Petika Pembelajaran Inkuiri Nasional sebagai Pembuka Jalan untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusaia.

Hasil Inkuiri Nasional menemukan jenis-jenis hak MHA yang dilanggar. Berdasarkan temuan tersebut telah dibuat rekomendasi yang ditujukan kepada 18 kementerian dan lembaga yaitu: DPR RI, Presiden RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Energi dan SUmber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Provinsi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepolisian RI, dan Tentara Nasional Indonesia.

Pelanggaran hak tidak hanya terjadi pada laki-laki tapi juga pada perempuan. Perempuan kehilangan akses sebagai petani, peramu dan pengrajin seperti untuk menghasilkan pangan, mendapatkan obat/ramuan untuk kesehatan reproduksi dan lain seterusnya. Pelanggaran hak-hak MHA dan wilayahnya dalam 40 kasus merupakan kasus yang clean dan clear. Untuk itu, pelanggaran hak-hak ini bukan hanya masalah 40 lokasi kasus tapi termasuk masalah nasional. Karena masalah nasional, maka Nota Kesepahaman Bersama harus segera dipastikan untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran tersebut.

Setelah memperoleh temuan pelanggaran hak-hak MHA, dan disusun rekomendasi diperlukan tindaklanjut untuk penyelesaian kasus dan pemulihan korban. Tindak lanjut dilakukan baik pada level kebijakan maupun pada level kerja-kerja di lapang. Pemetaan MHA dan wilayahnya menjadi agenda penting agar semakin terang batas kewilayahan untuk mendapatkan pengakuan. Pemetaan ini untuk menarik batas wilayah MHA sebab selama ini batas wilayah ditentukan hanya oleh syarat-syarat formil ketimbang syarat material, yang seringkali merugikan MHA. Selain mendorong peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan MHA, juga dibutuhkan prakarsa dari presiden atau pemerintah untuk pemulihan terhadap MHA yang telah kehilangan akses dan kehormatan. Sampai saat ini peraturan daerah tentang MHA di Indonesia telah disahkan di beberapa kabupaten sekalipun masih didorong di kabupaten/kota yang lain.

Presiden Joko Widodo juga berkomintmen dengan perlindungan MHA dengan sebuah rencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) MHA namun sampai saat ini Satgas ini berlum disahkan oleh presiden. Begitu pula, Rancangan Undang-Undang Penghormatan dan Perlindungan MHA terus menerus didesakkan oleh CSO agar masuk Prolegnas 2017 untuk kemudian menjadi Undang-Undang. Semua perbaikan kebijakan diharapkan memayungi MHA dalam melinduangi dan memulihkan hak-hak MHA dan wilayahnya untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kemamuran. [ooo]