Riuh rendah perdebatan mengenai upaya pengurangan emisi melalui mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta pengembangannya kemudian melalui REDD+ (mekanisme REDD yang ditambah dengan peran konservasi, suistainable management of forest (SMF) dan peningkatan stock karbon hutan di negara berkembang) wewarnai wacana advokasi kebijakan dan akademik di Indonesia sejak beberapa tahun ini. Pertanyaan yang jamak diajukan terhadap hal ini adalah sesiap apakah pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan dan program terkait REDD dan sesiap apa juga masyarakat adat/lokal menghadapi pelaksanaan program REDD di wilayahnya.rnBuku ini mencoba menjawab pertanyaan itu dengan memaparkan data dan analisis yang di peroleh para penulisnya melalui beberapa penelitian yang kami-learning centre perkumpulan untuk pembaruan hukum berbasis masyarakat dan ekologis (HuMa) lakukan bersama dengan para mitra kami. Penelitian yang dilakukan mengurai berbagai permasalahan terkait dengan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan kelembagaan pembangunan lingkungan hidup secara umum dan kaitannya dengan perubahan iklim dan REDD secara khusus di tingkat nasional dan dua daerah penelitian: Kalimantan tengah dan Kalimantan Barat. Selanjutnya kami menganalis pula potensi kerentaan sosial yang akan terjadi pada beberapa komunitas adat/lokal di kedua provinsi seandainya program REDD akan dijalankan di wilayah tersebut. Pengalaman masyarakat berinteraksi dengan agen dan program pembangunan ekonomi dan lingkungan adalah modal utama untuk memprediksi faktor-faktor yang akan berpengaruh pada kerentanan dan kelentingan sosial mereka.